Australia Kirim Pejabat Pelajari Ekonomi Syariah

Pemerintah negara bagian New South Wales, Australia, akan mengirim sejumlah pejabatnya ke Dubai untuk membahas pengembangan industri syariah di negeri Kangguru tersebut. Rencananya kelompok tersebut akan membahasnya di Dubai Export Development Corp,

Delegasi tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri New South Wales, Barry O'Farrel. Bersamanya ikut pula para profesional di bidang pelayanan perbankan di Australia. Mereka akan mengeksplorasi tentang peraturan-peraturan dan hukum terkait industri syariah.

Pejabat Australia menyebutkan Australia memiliki peluang bagus dalam pengembangan industri ini. Pasalnya posisi Australia berada dekat dengan Asia Tenggara, di mana industri syariah berkembang sangat pesat. "Pemerintah sangat tertarik dan mencoba proaktif untuk mengajak pemain lokal dan Timur Tengah bekerja sama," tutur dosen senior di Universitas Sydney Law School, Salim Farrar, seperti dilansir laman Reuters, Ahad (13/5).

New South Wales tertarik dalam perbankan syariah karena kebutuhannya untuk mendanai proyek-proyek negara seperti meningkatkan jaringan transportasi dan memperbaiki fasilitas umum. Industri syariah dinilai memberikan dana investasi yang besar di Asia Tenggara dan negara Teluk. Bukan tidak mungkin hal tersebut juga akan terjadi di Australia.

Namun Australia menghadapi tantangan baru dalam perbankan syariah: perpajakan. Struktur perbankan syariah tertentu, khususnya obligasi syariah, dapat dikenakan pajak ganda atau bahkan tiga kali lipat. Pasalnya mereka membutuhkan beberapa kali transfer untuk underlying asset.

Selain itu pada diskusi Dewan Pajak Australia tidak disebutkan mengenai hal tersebut. Perhatian pemerintah saat ini lebih terfokus pada pertambangan dan karbon. Pemerintah juga lebih memperhatikan bagaimana mecapai surplus anggaran. "Keputusannya ada di tangan pemerintah," ujar pernyataan Dewan Perpajakan Australia

Redaktur: Hafidz Muftisany

Reporter: Friska Yolandha