Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani
Indrawati menyatakan, Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan
perekonomian apabila diurus secara serius. Akan tetapi faktanya jauh
dari yang diharapkan sehingga muncul ketimpangan ekonomi yang cukup
lebar antara penduduk kaya dan miskin di Indonesia.
Dia menyoroti masalah Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) importir yang
tidak ada hubungannya dengan ikan maupun daging. Dokumennya justru atas
barang elektronik dengan tujuan guna mengelabui petugas pajak dan bea
cukai.
"Di Indonesia persoalan administrasi saja sudah menggambarkan betapa
Republik ini tidak diurus secara serius. Orang bisa seenaknya sendiri
dan nothing happened, dan kalau negara ini diurus sekadarnya,
jangan protes kalau Republik ini jadi Republik sekadarnya," kata Sri
Mulyani di Jakarta
Akibat dari tata kelola negara secara main-main, Ia mengakui, hanya
menguntungkan segelintir orang. Dampak yang terjadi, terjadi ketimpangan
atau kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Gini ratio ini berpotensi makin melebar apabila tidak ada kebijakan yang tepat.
"Yang rugi hampir seluruh masyarakat, kecuali mungkin yang 1 persen
orang kaya. Makanya kalau bicara gini ratio di Indonesia tidak
mengagetkan jika harta 1 persen atau bahkan 4 orang terkaya sama dengan
100 juta rakyat miskin di Indonesia. Itu karena Republik ini belum
diurus secara benar, kita merasa berutang kepada pendiri bangsa ini,"
jelas dia.
Sri Mulyani
meyakini, Indonesia dapat menjadi negara besar yang disegani dunia
dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, serta pengelolaan yang
tepat.
"This all about governance. Republik ini menjadi besar,
hebat tergantung bagaimana kita mengelolanya. Kalau rakyat dan pejabat
kita punya spirit membuat negara ini benar, maka Republik ini bisa
ditakuti, karena potensinya sangat besar," tutur dia.
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !